Halo, teman-teman! Ya, Revisi UU MK, yang telah disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2020 sejak proses pembentukannya menuai banyak kritik dari beragam elemen masyarakat, bahkan eks-hakim konstitusi. Ada beberapa hal yg melatarbelakangi dan tiap aspek mesti dibaca saling berkaitan.

Permohonan Pengujian UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan MK dapat diakses melalui: https://t.co/hCzaa1Y48e @ICJRid @KontraS @ICEL_indo @Imparsial @LBHAPIK

Permohonan Pengujian UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan MK dapat diakses melalui: https://t.co/hCzaa1Y48e @antikorupsi @PUSaKO_UNAND @PSHKIndonesia @YLBHI @LBH_Jakarta @elsamnews @LBHMasyarakat @PILnetIndonesia @puskapa @PBHI_Nasional @ijrs_official

Sidang Pendahuluan Pengujian UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan MK dapat disaksikan di: https://t.co/2ubwbfkfep @KontraS @elsamnews @ICEL_indo @Imparsial @LBHAPIK

Sidang Pendahuluan Pengujian UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan MK dapat disaksikan di: https://t.co/2ubwbfkfep @antikorupsi @PUSaKO_UNAND @YLBHI @LBH_Jakarta @PSHKIndonesia @PILnetIndonesia @puskapa @PBHI_Nasional @ijrs_official @ICJRid @LBHMasyarakat

Terima kasih kembali, temen-temen @ChangeOrg_ID! Yuk, kita kawal bersama! ✊🏻✊🏻✊🏻

Perlu juga menunjukkan kepada MK khususnya, serta DPR dan Pemerintah, bahwa mereka terus diawasi oleh publik, oleh kita semua. Sama-sama terus mengingatkan, ketiga cabang kekuasaan ini harus berjalan di koridor konstitusional dan untuk kepentingan dan kemaslahatan publik.

Kita mesti solid, saling mendukung, konsisten thd nilai, dan jangan kasih kendor dalam mengawal judicial review Revisi UU MK ini. Mari kita berbagi peran dalam mengawal proses ini dan menjalankan peran itu sesuai kemampuan yang kita miliki.

Selain itu, di Hut MK yang ke-17, kami juga berpesan bahwa MK, dalam memutus dan menghasilkan pertimbangan hukum dan putusan haruslah KONSTITUSIONAL TANPA PARADOKS.

Apakah dg waktu pembahasan 3 hari, partisipasi publik bisa dilakukan? Aspirasi publik bisa diserap? Pengawasan publik dapat berjalan dg baik saat proses pembahasan tertutup? Ini yang perlu dipertanyakan oleh para hakim.

Ketika berhadapan dgn hal ini, MK seyogianya tidak menempatkan diri sebagai MAHKAMAH KALENDER yg sekadar menghitung hari lama pembahasan. Lebih dari itu, MK perlu mengkontekstualisasikan dan menggali scr lebih esensial.

Misalnya dalam permohonan Pengujian UU MK kami, tentang proses pembentukan UU MK yg tergesa-gesa hanya 3 hari pembahasan. UU 12/2011 jo. UU 15/2019 tidak mengatur berapa lama UU harus dibahas.

Harapannya, MK tidak hanya memeriksa ttg teknis proseduralnya saja, melainkan mengaitkannya kpd hal yg lebih esensial dan asasi dalam konstitusi, yaitu penerapan asas kedaulatan rakyat dan asas negara hukum yang memayungi proses pembentukan UU.

Hal lain yang perlu diperbaiki MK adalah paradigma dalam memutus perkara, khususnya di pengujian formil. Pembentukan UU saat ini banyak menabrak prosedur pembentukan UU, seperti yg terjadi pada UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU MK. Utk itu, MK mesti lebih responsif akan hal ini.

Ada 7 poin materi muatan yg seharusnya dibahas untuk memperkuat MK, bisa dilihat di pemaparan kami di sini: https://t.co/lGXXK07FKP

Selain itu, kami bersama teman-teman Koalisi juga akan mengupayakan lagi penyempurnaan dan perbaikan MK melalui proses pembentukan undang-undang, terutama untuk mengadvokasikan 7 poin penting yang tidak tersentuh dalam Revisi UU MK ini.

Perkara kami diregistrasi dg nomor 100/PUU-XVIII/2020. Teman-teman yg mau menyaksikan sidang pengujian UU MK, bisa akses ke: https://t.co/1RtsTpsnMf Untuk membaca argumentasi pengujian UU MK kami, bisa akses ke: https://t.co/hCzaa1Y48e

Upaya yg sedang dilakukan adalah judicial review di MK. Ada 7 pemohon yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan MK, 3 di antaranya peneliti KoDe, 1 peneliti lembaga yang concern di bidang antikorupsi, dan 3 orang dosen. Kamis kemarin kami menjalakan Sidang Pendahuluan perkara.

Kami tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi telah mencoba menyampaikan penolakan dan kritik di media soal Revisi UU MK ini. Sudah mencoba audiensi dengan Sekretariat Jenderal MK, tetapi sebelum ini dilaksanakan, Revisi UU MK sudah disahkan.

... tidak mengherankan jika kita menduga Revisi UU MK sebagai upaya pemberian "kado" yang berpotensi "dibarter" dgn sikap tindak hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang yang kontroversial tersebut.

Seluruh perkara di atas sedang hilir mudik di ruang persidangan MK, diuji konstitusionalitasnya. Dengan timing yang tidak pas, proses yg terburu-buru, pembahasan yang tertutup dan tidak partisipatif, dan substansi yg dititikberatkan pada perpanjangan jabatan hakim, ...