Penyematan gelar pahlawan tanpa peduli rekam jejak. Status pahlawan yang hampa tanpa nilai luhur dan suri tauladan #soehartobukanpahlawan

Kekerasan bersenjata tak boleh dinormalisasi!

KontraS mendesak untuk melakukan proses penegakan hukum dań penyitaan seluruh Senpi PT ABS, evaluasi total perizinan, pemberantasan Senpi ilegal, serta pengawasan yang lebih ketat oleh Polri, DPR, Komisi Reformasi Polri, dan investigasi Komnas HAM.

Pola ini berulang seperti pada kasus Toruakat dan Aceh Besar, semuanya menegaskan maraknya Senpi ilegal, lemahnya pengawasan Polri, dan potensi penyalahgunaan izin di sektor industri ekstraktif.

Penembakan lima petani Pino Raya oleh satpam PT ABS menunjukkan betapa rentannya penggunaan Senpi oleh perusahaan di tengah konflik agraria yang sudah berkepanjangan.

[POLRI SEGERA EVALUASI PENGGUNAAN SENJATA API OLEH PERUSAHAAN]

Membaca perkembangan terbaru di Sukahaji, sudah saatnya gerakan masyarakat sipil mengukur ulang strategi yg masih saja fokus pada kampanye isu. Esai pendek terbaru Zen RS. Selengkapnya bisa dibaca di sini: https://t.co/Z2YxXcALow

Orde Baru tidak terbentuk dalam ruang vakum. Sejak 1950an, dunia internasional berperan aktif dalam politik dalam negeri Indonesia. Mari kita gali lebih dalam mengenai kompleksitas politik Indonesia, daftar gratis di https://t.co/wBSQStNFlA 🥳 cc @KontraS @barengwarga

Acara ini akan diselenggarakan pada Selasa, 9 Desember 2025, untuk detail waktu, tempat dan pengisi acara nantikan segera informasi selanjutnya! #HariHAM2025 #CAHAHAM2025 #RawatSuaraWarga

Catatan Hari HAM 2025 kali ini akan mengangkat tema “Katastrofe Hak Asasi Manusia & Urgensi Politik Kewargaan” selain peluncuran Catatan Hari HAM acara ini juga akan menghadirkan serial Diskusi Publik, Monolog, Talkshow hingga Penampilan Musik yang pastinya seru dan asik banget!

Acara ini hadir untuk mengajak publik melihat lebih jernih realitas pelanggaran HAM serta memperkuat peran warga dalam memperjuangkan kebenaran.

[SEGERA!!!] Dalam momentum Hari HAM Internasional 2025, KontraS menghadirkan tiga publikasi penting: Catatan Hari HAM 2025, Zine Swarga Vol. 3, dan Antologi Cerita Pendek Hukuman Mati.

Untuk informasi, catatan teguran dari Pelapor Khusus PBB ini diberikan kepada Pemerintah Indonesia tepat saat pemerintah mengesahkan KUHAP Baru dan lebih parahnya tidak ada balasan sama sekali dari Pemerintah Indonesia atas catatan tersebut.

#SemuaBisaKena #SemuaBisaJadiKorban #BebaskanTahananPolitik #HentikanKriminalisasi

Dampaknya akan seperti penangkapan sewenang-wenang terhadap Munif, Dera, Delpedro dkk., & ratusan warga lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa revisi KUHAP bukan sekadar pembaruan hukum, ttp ancaman nyata bagi kebebasan sipil & akses keadilan.

Dengan waktu persiapan yang sangat singkat sebelum berlaku pada Januari 2026, aturan ini berpotensi membuat sistem peradilan semakin kacau dan rawan disalahgunakan.

Revisi KUHAP mendapat teguran dr Pelapor Khusus PBB krn dianggap membuka ruang pelanggaran HAM: aturan penahanan yg kabur, lemahnya kontrol hakim, ancaman terhadap privasi, serta risiko kriminalisasi.

[PERMASALAHAN KUHAP YANG DIKRITIK PBB DAN BAGAIMANA DAMPAKNYA BAGI WARGA NEGARA]

Terima kasih atas kebersamaan kawan2 dalam @AksiKamisan ke-888 yg bisa disimak di youtube JAKARTANICUS. Dan, sampai jumpa lagi pada hari Kamis, tg. 4/12/25. @dipanggilwawan korban Semanggi I - 13 November 1998.

#UrgentAction This morning, the Indonesian Parliament is expected to pass the Criminal Procedure Code Bill (RUU KUHAP). If it passes, anyone could be at risk; people could be arrested, detained, searched, monitored, or blocked based only on an officer’s decision.

1.150 orang telah registrasi! Sampai bertemu malam ini di pertemuan perdana Kelas Politik Orde Baru! Link Zoom dan Youtube akan dibagikan lewat WhatsApp announcement ✊ Semakin ditekan, semakin melawan! https://t.co/wBSQStNFlA @barengwarga @KontraS