[PENGISIAN PEMUTAKHIRAN DATABASE ANGGOTA PBHI] Kepada seluruh anggota PBHI, Sehubungan dengan pemutakhiran database anggota PBHI yang dilakukan selama 5 tahun sekali menuju Kongres PBHI, kami mengajak rekan-rekan untuk mengisi formulir pemutakhiran database tersebut.

Kasus ini berawal dari Juli 2025 yang lalu dimana Prada Lucky dan Prada Richard dianiaya seniornya karena tuduhan tidak berdasar mengenai orientasi seksual. Baca selengkapnya di

HIVE has surged 283% this year to reach 23 EH/s of global Bitcoin mining capacity. Now expanding 32.5 acres in New Brunswick to build a Tier III+ HPC campus capable of scaling to over 25K next-gen GPUs powered by renewables. This is the next chapter of digital infrastructure ➡️

Jakarta, 30 Oktober 2025 – Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Kupang terhadap Prada Lucky, prajurit aktif TNI yang menjadi korban penganiayaan berat oleh sejumlah seniornya menjadi cermin buruknya sistem peradilan militer.

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Vonis Ringan Kasus Penganiayaan dan Kematian Prada Lucky: Urgensi Mendesak dalam Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Kemarin, YLBHI kehilangan rekan perjuangan dalam lingkungan hukum dan hak asasi manusia. Seluruh keluarga besar YLBHI sangat berduka. Semoga Alm. Jhonson diberikan tempat terbaik di sisi-Nya 🙏🏼

Hari ini kami kehilangan salah seorang keluarga PBHI. Semasa hidupnya, bang Johnson aktif dalam memperjuangkan nasib keluarga korban pelanggaran HAM, juga terlibat aktif dalam kasus-kasus Timor Leste pasca konflik. Selamat jalan bang Johnson, kita akan melanjutkan perjuanganmu.

. Bang Jhonson saya kenal dr lama, dari saya aktif di gerakan mahasiswa s/d saya bergabung di @pbhi_nasional. Beliau adalah Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI & Saya saat itu menjabat sebagai Ketua PBHI Bali. Interaksi kami cukup kental. Selamat jalan Bang #RipJhonsonPanjaitan

"Tujuannya untuk evaluasi, pembenahan tata kelola. Mulai dari pembenahan menu, soal keamanan pangan, termasuk juga soal tadi aktor-aktor (TNI-Polri) yang terlibat di dalam MBG ini," imbuhnya. Selengkapnya: https://t.co/d6Im9rNi3w | via @tribunnews

Keadilan transisi itu mensyaratkan salah satunya ada jaminan ketidakberulangan. Maka itu dilakukan dgn mendokumentasikan sejarah sesuai fakta. Tetapi, ada upaya distorsi sejarah melalui penulisan ulang catatan sejarah. Selengkapnya: https://t.co/zvD7ynoNqN | via @hariankompas

PBHI menyesalkan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didominasi militer. Ia menyarankan agar tata kelola BGN dan program MBG dirombak total. Selengkapnya: https://t.co/pl7n5q4r0g | via @tribunnews

Jika tidak diatur dengan jelas, pemerintah dinilai telah melegalkan penyimpangan peran dan tugas TNI dalam program sipil seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Selengkapnya: https://t.co/16ZTHBCr3p | via @TirtoID

Gina Sabrina mengatakan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melegitimasi penyelewengan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selengkapnya: https://t.co/dw2mspGSzg | via @tribunnews

"Tidak ada satu pun dari 16 tugas itu yang bisa diinterpretasikan ke MBG. Jadi, jelas ada pelanggaran dari UU TNI sendiri karena itu bukan mandat TNI," ujar Sekretaris Jenderal PBHI Selengkapnya: https://t.co/CcVaX9Mlde | via @validnewsid

“Revisi Undang-Undang TNI adalah jalan legitimasi, jalan karpet merah untuk membenarkan praktik-praktik tersebut dan ini tentu berimplikasi besar terhadap profesionalisme TNI," ujar Gina  Selengkapnya: https://t.co/w92c8rJiHs | via @tribunnews

“Sayangnya OMSP kemudian dikaburkan maknanya dan itu menjadi dalil bagi TNI untuk melakukan tugas-tugas di luar tugas pokok mereka seperti misalnya makan bergizi gratis,” tambahnya. Selengkapnya: https://t.co/Jl4zN39Mqx | via @ForumKeadilan

Senada dengan Imparsial, Sekjen PBHI, Gina Sabrina juga memandang militer di era kepemimpinan Prabowo semakin merangsek ke tugas-tugas di luar pertahanan. Itu semua dilakukan dengan dalih mengerjakan tugas OMSP. Selengkapnya: https://t.co/svIe37gzhU | via @IDNTimes

Mereka menyesalkan Kementerian Kesehatan yang tidak pernah mengirimkan rekomendasi pemutusan akses terhadap temuan ribuan iklan rokok di internet sebagai amanat PP 24/2024. Selengkapnya: https://t.co/HP6Q4N3aEy | via @tempodotco

Koalisi menilai peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai loophole dan impunitas penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dalam pengendalian tembakau di Indonesia. Selengkapnya:

Diamnya pemerintah sama saja dengan pelanggaran hak asasi manusia. “Selama negara tak berani menegakkan PP 28/2024 dan menaikkan cukai secara signifikan, selama itu pula anak-anak akan terus menjadi korban,” ujarnya. Selengkapnya:

Sekjen PBHI memaparkan meski banyak studi menunjukkan iklan dan sponsor rokok berkontribusi besar pada dorongan anak untuk merokok, ada berbagai kelemahan dalam konteks hukum dan penegakan hukum. Selengkapnya via @hariankompas https://t.co/OH7ksNZ41L

Bung Timothy, selamat jalan ya. Maafkan kami yang tidak tahu dan terlambat untuk menolong. Terima kasih sudah ambil bagian dalam solidaritas menolak militerisme. Semoga Bung damai di sisi-Nya. Perundungan itu tidak boleh didiamkan. Semoga pelaku bisa ditindak seadil-adilnya.