Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan membuka Coaching Clinic Pelayanan Konsultasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Ramah Disabilitas, pada Jumat (10/10/2025), di Aula Gedung 2 MK. Heru dalam sambutannya mengatakan para pegawai yang menjadi peserta kegiatan ini merupakan petugas

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro HP) Mahkamah Konstitusi (MK) menjalani evaluasi verifikasi lapangan atas pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Komite Nasional Pemuda Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (KNPI DPD) DKI Jakarta mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah

Seorang dokter yaitu Ratna Setia Asih mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 307 sepanjang frasa Putusan dari Majelis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- MK menggelar sidang uji materi Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) pada Jumat (10/10/2025). Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025 ini dipimpin

- Kebijakan mengenai pemberian uang pensiun bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lita Linggayani Gading yang berprofesi sebagai psikolog dan Syamsul Jahidin yang merupakan mahasiswa sekaligus advokat tercatat menjadi

Baca berita sidang pada Jumat (10/10) melalui tautan berikut: https://t.co/307X5jWyPf #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI

Hai #Courtizen! 👋🏻 Lita Linggayani Gading (psikolog) dan Syamsul Jahidin (advokat & mahasiswa) menguji konstitusionalitas ketentuan mengenai uang pensiun bagi Anggota DPR dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga

Mahkamah Konstitusi, Penerbit RajaGrafindo Persada, dan Edulaw Project dengan bangga menyelenggarakan kegiatan "Diskusi Literasi Konstitusi Seri #9” dengan topik buku: 📚 Penerapan Syarat Formil dalam Sengketa Pilkada 📚 Perlindungan Konsumen Melalui Arbitrase di Indonesia

Happy Friday, #Courtizen! 🌼 Pernah dengar istilah Veiligheid pas nonton sidang di MK? 🤔 Tenang, kalau masih asing, #Courtmin siap jelasin lewat #KamusHukum biar makin paham! 😉 Biar selalu up to date dengan info persidangan, kegiatan non-sidang, sampai kegiatan seru dari MK,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya untuk mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; mengadili perselisihan hasil pemilihan umum; sengketa kewenangan antarlembaga negara; pembubaran partai

MK menerima kedatangan sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Kamis (9/10/2025) di Aula Gedung II MK. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa didampingi oleh sejumlah dosen pembimbing dan diterima langsung oleh Analis Hukum MK,

Feri Kurniawan (Pemohon I) dan Fatchurozak (Pemohon II) memohonkan uji materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU BBLNLK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke

Dua badan usaha, yakni PT Sinergi Megah Internusa Tbk dan PT Pondok Solo Permai, mengajukan uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

MK membuka kembali sidang pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berikut Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor/UU PTPK) untuk Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024 pada Kamis (9/10/2025).

Aturan mengenai pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menentukan batasan limitatif terhadap pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI

Hai #Courtizen! 👋🏻 Feri Kurniawan (calon advokat) dan Fatchurozak (penerjemah tersumpah) bersama-sama menguji konstitusionalitas ketentuan yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia. Bagi Feri, hal ini menimbulkan

Baca berita sidang pada Kamis (9/10) melalui tautan berikut: https://t.co/13cIowEW3m #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI

MK menerima sejumlah mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) pada Kamis (9/10/2025). Mereka berdiskusi langsung dengan Analis Hukum Ahli Muda MK Mohammad Chamid Zuhri atau yang akrab disapa Hari di Aula Gedung II MK, Jakarta. Hari menerangkan

Ikutan #MisKuis lagi yuk, #Courtizen!! 😊😊 Kali ini #Courtizen harus menebak kata yang tersembunyi dari huruf-huruf di atas dengan panduan petunjuknya ya! Kalau sudah bisa menjawab langsung aja tulis di kolom komentar ya. Ets tapi jangan lupa syarat dan ketentuannya. Bagi