Tahukah kamu kalau setiap 17 Oktober diperingati sebagai Hari Informasi Geospasial?. Tanggal ini punya sejarah panjang sejak masa Hindia Belanda hingga lahirnya Badan Informasi Geospasial. Yuk kita telusuri jejak panjangnya! 👇. Simak Thread berikut. .

Rakornas IG 2025 telah selesai dilaksanakan, sekarang saatnya membawa semangat Transformasi di setiap langkah kita untuk mewujudkan Ekosistem Geospasial di bumi Nusantara menuju Indonesia Emas 2045.

Rakornas IG menjadi tonggak penting dalam membangun sistem penyelenggaraan IG yang kolaboratif dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini juga diluncurkan sejumlah inovasi IG untuk mendukung pengembangan ekosistem IG nasional yang kuat. #RakornasIG2025.#1Peta1Nusantara

Rakornas IG 2025 menunjukkan pentingnya peran kolaboratif lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, dalam mewujudkan ekosistem geospasial nasional yang andal, inklusif, dan visioner. Kehadiran pimpinan lintas kementerian/lembaga menjadi sinyal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG Muh Aris Marfai menegaskan komitmen BIG untuk menyelesaikan pemetaan skala besar di seluruh wilayah Indonesia dalam tiga tahun ke depan. “Sulawesi telah selesai, kini kami mengejar sisa wilayah lainnya. Dengan arahan dari Kemenko IPK dan.

“Peta skala besar sangat dibutuhkan untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ini bukan sekadar dokumen teknis, tapi panduan strategis bagi para perencana, pengambil kebijakan, dan investor,” jelas AHY.

Wilayah lain pun terus dikejar secara bertahap dengan dukungan teknologi dan pembiayaan, termasuk melalui kerja sama internasional seperti Program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia.

Wilayah lain pun terus dikejar secara bertahap dengan dukungan teknologi dan pembiayaan, termasuk melalui kerja sama internasional seperti Program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia.

Terkait ketersediaan peta dasar skala 1:5.000, AHY mengungkapkan bahwa Sulawesi telah menjadi wilayah terdepan yang peta skala besarnya telah lengkap.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan berbagai kepentingan, seperti perlindungan lahan pertanian, konservasi hutan, mitigasi dampak krisis lingkungan, serta kebutuhan hunian dan pertumbuhan industri.

“Kami menyambut baik semangat dari teman-teman BIG sebagai penyedia IG, yang diharapkan menjadi referensi utama pembangunan nasional. Tata ruang harus menjadi panglima pembangunan, dan tata ruang yang baik hanya bisa lahir dari fondasi IG yang kuat,” ujar AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut hadir pada Rakornas IG tersebut menegaskan pentingnya IG sebagai fondasi dalam setiap perencanaan pembangunan, terutama di tengah tantangan keterbatasan lahan dan.

Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2025 yang digelar Badan Informasi Geospasial (BIG) di Gedung Saleh Afiff, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada Rabu, 16 Juli 2025 menjadi momentum.

#BeritaGeospasial. Menko IPK: Tata Ruang Harus Menjadi Panglima Pembangunan. Baca Selengkapnya :

#BeritaGeospasial. IG Bukan Lagi Tambahan, tapi Fondasi Pembangunan. Baca Selengkapnya :

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh SJ IG kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berkinerja unggul dan optimal.

Penyelenggaran IG di daerah diharapkan tidak hanya fokus pada kinerja SJ, tetapi juga pada pengembangan peta tematik yang dapat menonjolkan keunikan suatu wilayah.

Langkah ini diperlukan karena saat ini leading sector IG di daerah masih beragam, sehingga belum diketahui komponen apa saja yang terlibat dalam pengelolaannya.

Langkah ini diperlukan karena saat ini leading sector IG di daerah masih beragam, sehingga belum diketahui komponen apa saja yang terlibat dalam pengelolaannya.

Kemendagri dan BIG akan menerbitkan petunjuk pengelolaan simpul jaringan (SJ) dan surat edaran bersama bagi pemerintah daerah untuk mempermudah koordinasi dan berbagi data.

IG yang akurat sangat krusial bagi penyelenggaraan administrasi pemerintah pusat maupun daerah. “Dukungan data dari BIG, akan mempercepat proses penetapan batas wilayah,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal Zakaria.