https://t.co/LFeHxgJCHV

Jangan banyak protes MBG? Lucu. Kalau benar pilar ekonomi, menteri kesayangan netizen ini pasti bisa tunjukkan angka, bukan sekadar klaim

Ketakutan soal MSCI sekarang sepertinya sudah mereda. Tapi kita tetap perlu paham benar pola gerak IHSG belakangan ini

https://t.co/fQGWGpP1pk

Jujurrr followers gue keren2 bgt woi. Ada yg guru honorer di Papua, staf admin, bidang ekonomi, paham ama coral dan makhluk laut lainnya, dokter, psikolog, artist, family man, IRT yang konsisten masak dan share menu makanan anaknya, dll. 😭😭😭 makasih mau mutualan sama gue.

“Tetapi ketika humor menjadi pengganti argumen, yang hilang bukan tawa—melainkan kualitas debat.” MUST READ!! 👇👇👇

Irony, Korea was once colonized too, yet now it looks down on Indonesians. Colonial history makes former colonies “lesser” in the eyes of “advanced” nations, no matter who suffered first.

Indonesia tidak kekurangan pekerjaan. Indonesia kelebihan pekerjaan yang tidak membuat kita kaya. Setiap tahun kita rayakan turunnya pengangguran. Tapi kenapa upah stagnan? Kenapa kelas menengah rapuh? Kenapa begitu krisis datang, banyak yang langsung jatuh? Karena masalahnya

Banyak kebijakan gagal bukan karena niatnya jelek, tapi karena “jalurnya” macet. Kita sering debat soal konsep besar: insentif, model, visi. Tapi lupa nanya hal simpel: di lapangan siapa yang jalanin? Aturannya jelas? Anggarannya cair tepat waktu? Datanya valid? Koordinasi

How can middle-income countries sustain rapid growth that will get them to high-income status, while ensuring sustainability and navigating geopolitical constraints? We discussed these topics in this edited book, which is available open access! https://t.co/nbewtjPWaw

PBI dipersoalkan karena ada inclusion error. MBG justru dirayakan, padahal inclusion error-nya besar: yang kaya ikutan makan.

12/ Singkatnya: Bukan soal “ada KEK atau tidak”, tapi bagaimana desain & di mana ditempatkan. Kebijakan berbasis kewilayah (place-based policy) harus cermat, bukan sekadar murah pajak.

11/ Kesimpulan: KEK bisa berhasil, tapi hanya jika: ✔️ Lokasinya tepat ✔️ Didukung infrastruktur ✔️ Mengurangi hambatan usaha Potong pajak saja ≠ jaminan pertumbuhan.

10/ Konteks negara berkembang: Jika mayoritas pekerja ada di sektor informal, kebijakan yang hanya fokus ke sektor formal dampaknya terbatas. Perlu kurangi hambatan masuk usaha formal & dorong persaingan.

9/ Lokasi juga krusial. Menargetkan daerah yang sudah punya basis ekonomi & tenaga kerja formal bisa: ➡️ Lebih efisien ➡️ Dampak nasional lebih besar Tapi ada trade-off dengan pemerataan.

8/ Pelajaran penting: Insentif pajak tidak boleh berdiri sendiri. KEK harus dikombinasikan dengan: >>Jalan, pelabuhan, listrik, internet >>Kebijakan yang memudahkan usaha formal

7/ Simulasi model ekonomi menunjukkan: KAPET baru akan berdampak besar jika: ✅ Disertai investasi infrastruktur ✅ Akses transportasi lebih baik ✅ Biaya komuter & logistik turun

6/ Penyebab utama: 📍 Lokasi KAPET banyak berada di daerah dengan potensi ekonomi rendah & sangat terpencil. Artinya, meski ada insentif, “daya tarik dasarnya” tetap lemah.

5/ Perusahaan di KAPET memang bayar pajak lebih rendah. Tapi itu tidak diterjemahkan menjadi ekonomi daerah yang lebih baik. Bahkan indikator seperti “cahaya malam hari” (proxy output ekonomi) juga tidak meningkat.

4/ Studi Rothenberg, Wang & Chari (2025) meneliti KAPET di Indonesia sejak akhir 1990-an. Hasil utama: ❌ Tidak ada kenaikan signifikan pada: >>Upah >>Tenaga kerja >>Migrasi >>Konsumsi >>Pengurangan kemiskinan

3/ Masalahnya: di daerah terpencil, akses pasar buruk, dan infrastruktur lemah, potongan pajak saja tidak cukup. Investor tetap enggan masuk. Akhirnya negara kehilangan penerimaan, tapi pertumbuhan tidak datang.