Ah sudahlah…. Toh sesama profesi dokter terpecah yang pro dan kontra. Saya cuma berpesan:. “Kritik bukan tanda benci. Mengidolakan bukan tanda setia. Setialah pada nilai, bukan pada nama.”. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻.

1. Dokter terlambat datang ke poli karena ada operasi / urusan. 2. Dokter menunda tindakan karena belum ada kejelasan dari asuransi. Jika pasien melapor menteri, apakah itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin? Jangan2 bisa jadi “alasan” sbg pelanggaran disiplin.

Padahal, disiplin profesi seharusnya dibentuk oleh komunitas ilmiah dan profesional hukum secara independen. Kini, aturan ini membuka peluang penyalahgunaan sebagai alat kekuasaan politik jabatan. Bukan bermaksud berandai-andai, tapi mari ambil contoh sederhana….

Gini amat punya bos. Dalam PMK No. 3 Tahun 2025 Pasal 4 Ayat 2, Menteri Kesehatan diberi kewenangan untuk menambah jenis pelanggaran disiplin profesi tanpa penjelasan mekanismenya.

RT @Ayong_: @jilulisme Mendukung politisi adalah tindakan paling membuang2 waktu. Apalagi dilakukan secara suka rela, termasuk tindakan bod….

Tenaga medis bukan alat propaganda. Rakyat bukan kelinci percobaan. Kebijakan kesehatan harus berbasis ilmu dan kedaulatan, bukan kepentingan politik populis atau agenda geopolitik farmasi global. Semoga yang saya pikirkan ini hanya dongeng…. 😅.

So, Kapan Uji Coba Ini Jadi Merugikan?. 1. Bila tidak transparan kepada publik.2. Bila tidak menjamin kompensasi dan perlindungan.3. Bila akses terhadap hasil vaksin dikuasai produsen asing.4. Bila pemerintah lepas tangan dengan aspek fundamental pencegahan TBC (sanitasi & gizi).

5. Politik untuk Kebijakan Populis. Hal ini bisa dipoles menjadi narasi keberhasilan pemerintah tanpa menyentuh persoalan struktural yang lebih fundamental dlm PENCEGAHAN TBC spt sanitasi & gizi buruk, komunitas padat penduduk, yang seharusnya DIATASI SEBELUM VAKSINASI MASAL.

4. Isu Kedaulatan Kesehatan. Proyek besar dengan dukungan dana luar negeri seperti Gates Foundation, GAVI atau WHO bisa mengaburkan batas antara kerjasama & dominasi, shg agenda nasional bisa terseret kepentingan internasional. Dan menurut saya yang paling penting adalah…. .

3. Ketergantungan Farmasi Asing. Bila vaksin yang diuji berhasil, Indonesia bisa tergantung pada pasokan dari perusahaan farmasi asing dan tidak mendapat alih teknologi. Ya meskipun untuk hal ini kemungkinan Indonesia bisa menjadi lini terdepan pengembangan produksi vaksinnya.

Pasien lapor efek samping?.Sering ditolak dengan dalih “tidak terbukti kausal”. Saya punya 2 pasien muda, post vaksin COVID!alami myocarditis + AKI (acute kidney injury). Saat lapor? Tindak lanjutnya entah apa. Pembuktian kausalitas efek vaksin bias dan rentan disangkal.

2. Potensi Efek Samping Jangka Panjang. Vaksin baru seperti M72/AS01E belum memiliki data jangka panjang. Bila terjadi efek samping yang serius dalam populasi besar, sistem kesehatan bisa kewalahan, dan pemerintah sulit menggugat produsen karena keterbatasan perjanjian hukum.

1. Risiko etika & eksploitasi populasi. Uji klinis di negara berkembang sering dikritik karena tidak selalu memenuhi standar etika, terutama dalam aspek persetujuan dengan pemahaman penuh pada populasi rentan (miskin, kurang pendidikan) & transparansi risiko jangka panjang.

Saat ini belum ada bukti eksplisit bahwa SK Dirjen SDMK secara langsung bertujuan untuk mendukung peluncuran vaksin TBC Gates. Namun, indikasi strategisnya mengarah pada kesiapan sistem, dengan data terstruktur dan digital (RME/SITB). Emang kenapa kalau Indonesia ikut?.

FYI:.(Bill & Melinda) Gates Foundation sedang mendanai pengembangan vaksin TBC baru (M72/AS01E) yang digadang-gadang akan menggantikan BCG dan kini masuk tahap uji coba besar-besaran (phase 3),dan Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara target uji coba.

Yang jadi pertanyaan:. Kenapa tiba-tiba SKP digelontorkan besar-besaran untuk kegiatan lapangan, bukan ilmiah?. Apakah ada korelasinya dengan rencana besar uji vaksin TBC?. Kebijakan SKP ini membuat seolah-olah SKP sebagai “Insentif Terselubung” bagi Program Populis.

Secara positif, ini memicu keterlibatan aktif tenaga kesehatan dalam deteksi dini TBC penyakit menular kronis yang masih tinggi di Indonesia. Tapi dari kacamata lain, ini membuka potensi manipulasi dan eksploitasi sistem SKP.

Dirjen SDMK Kemenkes menetapkan bahwa dokter, perawat, apoteker, analis, dan profesi lain akan dapat poin SKP hanya dengan ikut kegiatan skrining-diagnosis-treatment TBC serta “active case finding” atau berburu kasus diduga TBC. Insentifnya: bisa dapat hingga 150 SKP. WOW!!!.

Apakah ada udang di balik batu, keputusan dirjen SDMK terkait SKP tambahan untuk tenaga kesehatan yang ikut program TBC?. Apakah ada maksud lain terkait program vaksinasi #TBC oleh #GatesFoundation?. Sekilas terlihat sebagai bentuk apresiasi. Tapi… benarkah ini penghargaan?

Semangat Pagi.Menuju Indonesia Emas 2045. Dokter Umum serba bisa. Buka paket layanan SC (include anestesinya).Penanganan gawat bayi baru lahir.Penanganan gawat jantung.Bonus baca EKG