Jika benar pernyataan Presiden seperti itu, sedih juga kita mendengarnya. Kedudukan TNI-Polri semakin diistimewakan di semua aspek kehidupan bangsa, bahkan mungkin bisa melebihi era Orde Baru.

Selamat Tahun Baru 2026. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap waras menyikapi berbagai dinamika sosial, politik, hukum, dan ekonomi yg serba tidak pasti, serta senantiasa berada dlm lindungan Allah SWT.

Orang2 yg diangkat sbg pejabat atau menteri kok malah menjadi bodoh ya. Pemerintah semestinya justru harus berterima kasih kpd masyarakat yg menggalang bantuan utk para korban bencana banjir dan longsor Sumatera.

Pencitraan kampungan & murahan seperti ini sangat wajar jika dikecam para netizen. Sbg mantan Menteri Kehutanan (2009-2014) Zulhas mestinya turut bertanggung jawab atas alih lahan & penggundulan hutan Sumatera utk sawit yg kini berdampak banjir bandang di Aceh, Sumut & Sumbar.

Sulit dibantah bhw penanganan pasca bencana banjir & longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sangat lamban. Para pejabat terjebak retorika bhw bantuan dipastikan sampai ke para korban. Fakta berbicara sebaliknya. Mengapa banjir Sumatera tidak ditetapkan saja sbg bencana nasional.

Turut prihatin dan duka mendalam atas bencana banjir yang dialami saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Semoga pemerintah pusat, pemda, dan segenap instansi serta aparat terkait dapat segera menanganinya.

Negara Curacao di Amerika Selatan populasinya hanya sekitar185.000 jiwa, tapi bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara kita yg berpenduduk sekitar 286,7 juta jiwa, gagal lolos ke Piala Dunia. Apa yg salah dgn negeri ini?

Apresiasi tinggi kita berikan kepada MK atas putusannya yg melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Tugas komisi percepatan reformasi kepolisian bentukan Presiden jadi lebih ringan. Saudara tua polisi, yakni tentara, tentu bersuka cita mendengar ini. Tdk ada lagi parcok.

Saya tidak setuju Soeharto memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Itu saja.

Apresiasi kita kepada @KPK_RI yg terus menindak pelaku korupsi melalui OTT. Terakhir Gubernur Riau Abdul Wahid beserta jajarannya terjaring OTT KPK. Semoga pula para tersangka kasus korupsi haji segera diumumkan.

Setahun Prabowo-Gibran: militerisasi menguat, HAM mundur, demokrasi terpenjara oligarki, supremasi hukum stagnan, sentralisasi menguat, korupsi masih marak, kabinet semakin bongsor,  program2 populis blm ada hasil signifikan. Presiden terlalu banyak omon2 & puji diri sendiri.

Entah sudah berapa banyak pejabat yg dilantik Presiden @prabowo. Menteri, wamen, kepala badan, pjbt setingkat menteri, utusan khusus, penasehat khusus, asisten khusus. Apakah akan ada perubahan ke arah yg lbh baik. Jujur, saya menyangsikan jika presiden hanya pidato2 alias omon2.

Sbg jurnalis, sangat wajar jika Diana Valencia (reporter CNN Indonesia), hendak bertanya kpd Presiden @prabowo ttg karut marut program MBG yg berujung keracunan massal ribuan siswa. Istana rupanya tdk berkenan, shgg kartu pers Diana pun dicabut. Ini bisa2 lbh buruk dari Orde Baru

Presiden @prabowo harus menghentikan program MBG. Skala keracunan semakin meluas. Kepala BGN sebaiknya mundur atau dicopot. Evaluasi secara jujur dgn melibatkan para ahli independen. Jangan sampai muncul kesan, demi popularitas, pemerintah meracuni rakyatnya sendiri.

Penggunaan istilah ibokota politik jelas tidak tepat. Yg lazim adalah ibukota pemerintahan, yg mencakup tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sebagai ibukota pemerintahan, di IKN memang harus ada DPR dan DPD, MA dan MK, selain istana Presiden.

Jika ini benar, program MBG akhirnya jadi  sumber korupsi baru. Ribuan anak keracunan makanan basi & tdk layak konsumsi. Program prioritas @prabowo ini harus dievaluasi & kalau perlu dihentikan sementara. Jangan sampai rakyat lagi yg dikorbankan demi kebijakan populer Presiden.

Menteri Desa undang rapat RT pakai kop kementerian minta maaf, Menteri UMKM minta kedutaan fasilitasi kunjungan istrinya minta maaf, Menteri Kehutanan main gaple dgn pembalak liar minta maaf. Menkeu yg baru omong besar & songong minta maaf. Se-olah2 semua selesai dgn minta maaf.

Ini orang baru dilantik dan belum mulai kerja sudah omong besar. Menkeu yg baru Purbaya Yudhi Sadewa juga menyepelekan aspirasi rakyat melalui tuntutan 17+8. Tipikal sang "guru" sekaligus mentor yg merasa paling hebat, LBP.

Jika Presiden @prabowo serius melakukan reshuffle kabinet utk perbaikan kinerja, masih banyak menteri bermasalah yg harus dicopot. Mereka suka menjilat & sodorkan hasil kerja yg berbau "asal bapak senang". Krn itu perlu tim audit terpercaya utk monitor & evaluasi kinerja menteri.

Pasca demo besar 28-30 Agustus lalu, ternyata tdk ada yg berubah. Presiden hanya bicara terus. Meski banyak korban berjatuhan, pemerintah & DPR masih tuli & tdk peduli. Tdk ada 1 pun pejabat yg mundur atau dicopot sbg bentuk tanggung jwb. Penonaktifan 5 anggota DPR jg hanya tipu2