Kongres INCOSAI ke-26 di Bali diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh anggota INTOSAI untuk memperkuat kolaborasi dan meneguhkan akuntabilitas sebagai pilar utama good governance.

Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah INCOSAI ke-26 juga sekaligus penetapan BPK sebagai Wakil Ketua Satu INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions) periode 2025–2028, dan kemudian menjadi Ketua INTOSAI untuk periode 2028–2031.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan kongres yang bermakna dan berkesan, sebuah pengalaman yang menggambarkan semangat kolaborasi dan pembelajaran bersama di antara komunitas pemeriksa dunia,” ujar Isma Yatun di depan para pemimpin lembaga pemeriksa dari seluruh dunia.

Pernyataan kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Isma Yatun, dalam sidang INCOSAI ke-25 yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Jumat (31/10/2025).

#BPKawan BPK resmi menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) ke-26 atau Kongres Badan Pemeriksa Sedunia ke-26 yang akan digelar pada tahun 2028, di Bali, Indonesia. Selengkapnya: https://t.co/WJg8Ewkh4C

Anggota III BPK menyoroti pentingnya pemeriksaan yang komprehensif dan berkesinambungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan manusia yang selaras dengan visi nasional.

"BPK berkomitmen mengawal prioritas nasional pembangunan manusia untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang unggul dan produktif," ujar Anggota III BPK.

Anggota III BPK menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemerataan pembangunan.

#BPKawan Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, memberikan arahan dalam Workshop Pemeriksaan Tematik Nasional atas Pembangunan Manusia yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (23/10). Selengkapnya: https://t.co/khsChxjvwp

Buat yang menang diperiode ini, siap-siap akan dihubungi BPKMin yaa.. stay tune :)

Selamat untuk pemenang #KuisBPKamis periode Oktober edisi INTOSAI! BPKawan, ada nama kamu ngga, yang keluar sebagai pemenang? Coba cek yaa, kalau ngga ada disini, mungkin ada di Instagram atau Tiktok BPK. #KUISBPKAMIS #BPKRI #Bermartabat #Bermanfaat

Surat tugas pemeriksaan secara simbolis diserahkan oleh Ketua BPK, Isma Yatun didampingi Anggota IV BPK, Haerul Saleh kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

BPK berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan ini secara profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta menjunjung tinggi Kode Etik BPK.

Hal tersebut disampaikan saat entry meeting Pemeriksaan Kinerja Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2025 di Jakarta, pada Rabu (22/10).

"Dengan memeriksa tematik atas ketahanan pangan, BPK menunaikan amanat konstitusional, yaitu menjamin bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pangan benar‑benar melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi," ujar Wakil Ketua BPK

#BPKawan BPK secara resmi memulai pemeriksaan tematik terhadap program ketahanan pangan. Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan wujud dari amanat konstitusi. Selengkapnya: https://t.co/khsChxjvwp

BPK memberikan apresiasi atas konsistensi BSSN dalam mempertahankan opini WTP sejak tahun 2020, dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 97,41 persen hingga semester I tahun 2025.

"Opini ini mencerminkan sistem pengendalian intern yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan yang baik, serta komitmen tinggi BSSN terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Anggota I BPK.

Berdasarkan hal tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK BSSN Tahun 2024.

Anggota I BPK menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, LK BSSN Tahun 2024 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).