Setiap tahapan dilakukan untuk menjamin penyelesaian laporan secara transparan, objektif, dan akuntabel demi perbaikan layanan publik yang bebas dari maladministrasi. #OmbudsmanRI.#AwasiTegurLaporkan.

3. Resolusi dan Monitoring.Ombudsman melakukan mediasi/konsiliasi dan menyusun serta menyampaikan rekomendasi kepada instansi terlapor.Memantau tindak lanjutnya hingga laporan dinyatakan selesai.

Turn old photos into videos and see friends and family come to life. Try Grok Imagine, free for a limited time.

2. Pemeriksaan Laporan.Dilakukan pemeriksaan substansi laporan, pengumpulan bukti, serta klarifikasi terhadap pihak terkait untuk menentukan ada/tidak maladministrasi. Jika diperlukan, dapat dilakukan mediasi/ konsiliasi.

1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan.Laporan dari masyarakat diterima melalui berbagai kanal resmi dan kemudian dilakukan pemeriksaan/verifikasi untuk memastikan kelengkapan serta kewenangan Ombudsman.

melalui Peraturan Ombudsman (PO) RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan membagi proses penyelesaian Laporan Masyarakat ke dalam tiga tahapan, yaitu:.

Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelesaian laporan sebagaimana ketentuan UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman RI,

Kegiatan ini menjadi ajang untuk menumbuhkan gaya hidup sehat, mempererat kebersamaan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Simak selengkapnya dalam video reels berikut ya #SahabatOmbudsman!. #OmbudsmanRI.#AwasiTegurLaporkan.

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Ombudsman RI menggelar Fun Bike yang dipadukan dengan layanan konsultasi dan pengaduan pelayanan publik pada Jumat (8/8/2025) di Kantor Ombudsman RI Pusat, Jakarta Selatan.

➡ Swipe untuk mengetahui bentuk-bentuk maladministrasi yang menjadi objek penilaian. Akses regulasi selengkapnya di: #JDIHOmbudsmanRI.#OmbudsmanRI.#AwasiTegurLaporkan

Berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025, penilaian maladministrasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana penyelenggara layanan publik mematuhi prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik.

Bagaimana tanggapan Ombudsman RI?.Simak selengkapnya dalam video reels berikut ya #SahabatOmbudsman!. #OmbudsmanRI.#AwasiTegurLaporkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Edi Nasapta menyampaikan keluhan masyarakat Belitung dan meminta dukungan dari Ombudsman RI untuk mendorong penyelesaian yang adil.

Ketua Ombudsman RI menerima kunjungan DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk membahas sinergi pengawasan terkait konflik masyarakat dengan perusahaan pemegang HGU yang belum memenuhi kewajiban plasma pada Rabu (6/8/2025) di Gedung Ombudsman RI.

Simak selengkapnya dalam video reels berikut ya #SahabatOmbudsman!. #Ombudsman RI.#AwasiTegurLaporkan.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, turut menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan yang cepat dan profesional. Evaluasi menyeluruh dilakukan demi mendorong perbaikan sistem seleksi ASN yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dalam Forum Publik yang digelar di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/8/2025), Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi harus dimulai sejak tahap awal perencanaan dan proses seleksi.

Ombudsman Republik Indonesia menerima 250 laporan terkait seleksi CPNS, mulai dari penundaan pengangkatan, informasi tidak jelas, hingga perubahan jadwal secara mendadak.

📖 Baca selengkapnya di: #OmbudsmanRI.#AwasiTegurLaporkan.

Ombudsman RI terus berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi secara adil dan profesional dalam setiap proses pelayanan publik, termasuk dalam seleksi CPNS.

Tujuan pengawasan ini jelas: mendorong perbaikan sistemik dalam proses rekrutmen ASN agar ke depan lebih akuntabel, transparan, dan bebas dari maladministrasi.