Nih, yang dari kemarin penasaran mau baca buku-bukunya Pak Prabowo. Baca aja di sini, bisa diunduh juga PDF-nya.

“Kami akan terus dorong agar perbaikan ini terlaksana secara konkret dan terukur,” tutupnya.

Pulau Enggano merupakan wilayah terluar yang menghadapi tantangan geografis signifikan, terutama dalam distribusi logistik dan transportasi reguler. Dasco menegaskan, DPR RI akan memastikan pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah 3T (tertinggal,.

“Tim ini juga meneliti aspek-aspek lain yang perlu dibenahi kedepan demi kemajuan masyarakat Enggano,” tambahnya.

Menurutnya, berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, BUMN transportasi, dan kementerian terkait telah dilibatkan dalam menyiapkan solusi jangka pendek dan panjang. Sebuah tim khusus juga tengah menyusun kajian komprehensif guna meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan.

“Kami masih memonitor. Saat ini, Pelindo tengah menangani pendangkalan pelabuhan. Ada juga kerja sama Pelni dan ASDP untuk melayani angkutan masyarakat hingga ke tengah laut,” ujar Dasco.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR RI terus memantau perkembangan polemik di Pulau Enggano, Bengkulu, khususnya terkait persoalan akses transportasi akibat pendangkalan pelabuhan yang mengganggu mobilitas warga.

Dasco: DPR RI Pantau Isu Aksesibilitas di Pulau Enggano

Rapat kerja Panja ini merupakan bagian dari proses evaluatif yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pelaksanaan DOB di empat provinsi baru Papua: Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan penting untuk arah.

“Jangan sampai yang kita sebut keberhasilan di Jakarta, tidak dirasakan oleh masyarakat di Papua. Harus ada keselarasan antara angka-angka di laporan dengan fakta di lapangan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada laporan-laporan administratif, tetapi benar-benar turun ke lapangan untuk melihat realitas yang dihadapi masyarakat.

Dalam forum tersebut, Azis turut mendorong agar pemerintah memperhatikan aspek keamanan dan jaminan stabilitas di wilayah DOB. Ia menilai keamanan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

Azis juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dan tokoh lokal dalam proses evaluasi. “Papua memiliki kekhasan sosial dan budaya yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jika pemerintah pusat ingin evaluasi ini objektif dan berhasil, maka harus melibatkan suara.

Politikus Gerindra itu menggarisbawahi bahwa semangat pembentukan DOB di Papua seharusnya menjadi langkah awal untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat jangkauan layanan negara kepada rakyat Papua. Namun, ia menilai masih banyak tantangan di lapangan yang harus.

“Evaluasi DOB harus berbasis data dan fakta. Apakah setelah terbentuknya DOB, pelayanan publik meningkat? Apakah ada perbaikan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap infrastruktur dasar?” tegas Azis.

Dalam Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait pada Selasa, 2 Juli 2025, Azis menyuarakan kekhawatirannya agar kebijakan pemekaran wilayah tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi betul-betul menyentuh aspek.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Azis Subekti Soroti Evaluasi DOB Papua: Jangan Hanya Pemekaran Wilayah, tapi Harus Hadirkan Kesejahteraan

Beraaaat yaa, langsung sop daging 😅.

Besi lama sudah berkarat.Api unggun membuat hangat.Selamat makan pagi para sahabat.Jalani hari penuh semangat. Salam #IndonesiaRaya

Di samping itu, Presiden Prabowo juga pernah mengumumkan kenaikan tunjangan bagi profesi guru dan hakim hingga memberi sikap tegas untuk polemik 4 pulau yang menjadi perebutan Aceh dengan Sumatra Utara.