Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.
BERITA DUKA DARI SENAYAN
Dewan Perwakilan Rakyat dikabarkan telah berubah nama menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat seiring dengan telah disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sudah sangat jelas ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat.
Sudah hampir delapan tahun sejak pertama kali Indonesia diduduki oleh rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama itu juga, kami terus dihiasi dengan banyaknya janji-janji manis tak terlaksana juga kebijakan yang menyiksa.
"Buzzer" berkata, "Firli adalah Ketua KPK dengan banyak prestasi dan gagasan." Omongan itu tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, omongan tersebut kemudian membuat masyarakat bingung, apa yang dimaksud dengan prestasi dan gagasan Firli Bahuri selama menjadi deputi hingga ketua KPK?
Problematika tanggung jawab pemimpin bangsa telah berujung pada pengkhianatan rezim. Pengalokasian APBN yang semrawut, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dikesampingkan, praktik KKN yang semakin marak, pendidikan yang masih tidak terjangkau
Hari ini (23/09), perwakilan mahasiswa berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan perwakilan Komisi III DPR RI. Namun, dari audiensi ini, diketahui bahwa anggota dewan telah mengabaikan aspirasi dan tuntutan yang diajukan oleh rakyat.
#ReformasiDikorupsi
SIARAN LANGSUNG AUDIENSI UKT DENGAN REKTORAT UI
Halo, IKM UI!
Hari ini, kegiatan audiensi dengan Rektorat UI akan berjalan melalui Zoom. Pantau terus utas kami untuk mendapatkan laporan langsung pada audiensi tersebut!
#UIBergerak
#DiamBukanSolusi
Ditambah lagi seorang Wakil Presiden yang tugasnya tidak lebih dari sebagai simbol dan pajangan di depan kelas-kelas sekolah dasar.
Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?
"Buzzer" mengingatkan kita bahwa Firli punya banyak prestasi, kita bantu menguraikan maksud kata "prestasi" yang "buzzer" gaungkan.
Apa lagi "prestasi dan gagasan baru" Firli untuk KPK?
14.01
Hari ini Kamis, 21 April 2022 bertepatan dengan Hari Kartini diadakan aksi massa dengan 7 tuntutan rakyat. Massa UI bergerak dari titik kumpul di IRTI menuju titik aksi di Patung Kuda.
LIVE REPORT
[14.00 WIB]
Setelah melakukan long march, massa aksi UI bersama aliansi beristirahat di Jalan Kwitang. Warga setempat membantu menyingkirkan blokade kawat berduri yang dipasang kepolisian agar massa dapat mudah mendapatkan akses jalan saat evakuasi. ✊🏼❤
PAK JOKOWI JANGAN JADI PRESIDEN OLIGARKI PAK, INGAT RAKYAT PAK!
DPR RI telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020--2021 pada hari Senin, 5 Oktober 2020.
Bagaikan tikus dengan watak licik yang melancarkan berbagai upaya oligarki, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita percaya kepada wakil kita. Saatnya untuk melawan!
Rakyat tengah berkabung atas dibunuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka, selayaknya logo KPK, hari ini (19/09), Makara Universitas Indonesia juga turut diselimuti dengan kain hitam.
KPK dibunuh, tapi semangat kami akan terus hidup dan tumbuh!
⚠️ IMBAUAN: AKSI DAMAI BERSAMA ALIANSI MASYARAKAT
Bagi teman-teman yang turut serta dalam aksi hari ini, mohon untuk memerhatikan imbauan di bawah ini. Tetap siaga dan saling menjaga!
#TuntaskanReformasi
#ReformasiDikorupsi
Selain yang tertera di atas, masih banyak lagi sejumlah "gagasan dan prestasi" Firli, seperti ide anehnya memberhentikan perkara BLBI, mengadakan TWK bagi pegawai KPK, dan memberhentikan pegawai KPK yang kritis dan berani melalui SK dengan dalih tidak lulus seleksi TWK.
Jokowi adalah contoh baik bagi kita tentang seorang Presiden yang dipilih dengan suara rakyat, tetapi tidak pernah menunjukan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat.
Aliansi Kebebasan Korupsi
BEM UI, BEM FISIP UI, BEM FH UI, BEM IKM FK UI, BEM FKG UI, BEM FIK UI, BEM FF UI, BEM IM FKM UI, BEM FIA UI, BEM FEB UI, BEM FMIPA UI, BEM FT UI, BEM FPsi UI, BEM Fasilkom UI, dan BEM Vokasi UI.
DPR lagi-lagi memperlihatkan kebobrokannya melalui pengesahan Perppu Cipta Kerja yang jelas-jelas dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena terdapat kecacatan, baik secara formal maupun materiel.
Dewan yang berada di kursi sana bukan lagi sebuah "perwakilan" melainkan para “penindas”, yaitu penindas buruh, penindas rakyat, bahkan penentang konstitusi.
[LIVE REPORT]
Pihak UI mengakhiri audiensi secara sepihak, tanpa ada penutup atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi kesimpulan.
#UIBergerak
#DiamBukanSolusi