BPPT melakukan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Sebelumnya di Riau dan Sumsel sejak Februari 2019 lalu, dan berhenti Mei 2019 dengan adanya curah hujan. TMC mulai lagi sejak Juli 2019, sedangkn TMC di Sumsel sudah dilakukan dari Agustus 2019.

Instrumen yang diterapkan untuk melawan praktik pembakaran hutan dan lahan dimulai dari membangun kesadaran hingga penegakan hukum dan perbaikan ekosistem gambut. Mulai 2015 hingga 2019 KLHK melalui Dirjen Penegakan Hukum merekap proses kasus pembakaran sebagai berikut.

Langkah kolaborasi K/L/D dalam menanggulangi Karhutla telah dilakukan, berikut rekapitulasi BNPB mengenai penanganan Karhutla terkait pengerahan personel, helikopter, Water Bombing dan TMC hingga 23 September 2019.

9. Selain upaya-upaya yang telah disebutkan, Dirjen Penekan Hukum KLHK menyatakan bahwa ada banyak instrumen yang bisa diterapkan untuk melawan praktik pembakaran hutan dan lahan, dari membangun kesadaran, hingga penegakan hukum dan perbaikan ekosistem gambut.

8. Pemprov Jambi juga telah mengumpulkan para Bupati, Walikota dan jajarannya, untuk membangun komintmen bersama dalam rangka penanggulangan bencana Karhutla di wilayah masing-masing.

7.Di Sumatera Selatan, tempat penanggulangan Karhutla melibatkan 8.679 personel serta tujuh helikopter pengeboman air dan dua helikopter patroli. Sedangkan di Riau, penanggulangan Karhutla melibatkan 5.809 personel serta enam helikopter pengeboman air dan satu helikopter patrol.

6. Sebanyak 29.029 personel telah dikerahkan baik instansi pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan paling banyak personel yaitu 10.015 personel dengan dukungan tujuh helikopter untuk pengeboman air dan dua helikopter untuk patroli.

5.Sementara itu BNPB telah melakukan mitigasi bencana Karhutla secara terpadu dengan melibatkan instansi pusat, daerah hingga kalangan usaha serta media. BNPB juga melaksanakan operasi pemadaman besar-besaran di beberapa titik paling rawan untuk mencegah Karhutla yang lebih luas.

4. Sebelumnya TMC dilakukan di Riau dan Sumsel sejak Februari 2019 lalu dan berhenti di Mei 2019 dengan adanya curah hujan, lalu mulai lagi sejak Juli 2019. Sedangkan TMC di Sumsel sudah dilakukan dari Agustus 2019.

3. BPPT juga akan segera melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Provinsi Jambi untuk memadamkan Karhutla.

2. FMB 9 "Tanggap Bencana Karhutla" ini menyampaikan perkembangan penanganan Karhutla di beberapa daerah di Indonesia, yang merupakan hasil kolaborasi Kementerian/Lembaga/Daerah

https://t.co/JOPcwvvKRA

1. Hari ini Kemenkominfo mengadakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan narasumber Rasio Ridho Sani (Dirjen Penekan Hukum KLHK), Yudi Anantasena, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan SDA BPPT, dan Apani Saharudin selaku Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jambi.

9. Pemerintah terus berkoordinasi dalam penanggulangan Karhutla dengan modifikasi cuaca, distribusi bantuan, dan menghimbau kepada industri untuk ikut secara intensif menangani Karhutla.

8. Kami tidak membela perkebunan kelapa sawit dan tidak membenarkan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan, tapi mengedukasi masyarakat bahwa sawit adalah komoditas terstrategis di Indonesia.

7. Peran Kominfo sesuai dengan Inpres No. 9/2015 yang menjalankan fungsi sebagai Government Public Relations (GPR) untuk mengedukasi masyarakat terkait program kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat dengan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan K/L/D.

6. Pemerintah dan sektor sawit selama ini telah melakukan berbagai upaya pencegahan Karhutla seperti pembentukan satgas cegah kebakaran hutan oleh beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan bekerjasama dengan masyarakat.

5. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan produktivitas dengan lahan yang telah ada melalui peremajaan sawit rakyat melalui upaya konservasi, penerapan prinsip Good Agricultural Practice (GAP) dan mencegah pembukaan lahan baru secara ilegal.

4. Melalui Inpres No 8 Tahun 2018 tersebut ditetapkan moraturium sehingga tidak dibenarkan adanya pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit, apalagi dengan cara-cara yang melanggar hukum.

3. Kami sepakat bahwa siapapun yang menyebabkan Karhutla dengan sengaja adalah kejahatan, bahkan jika untuk kepentingan ekspansi kelapa sawit sekalipun, karena bertentangan dengan komitmen Pemerintah dalam Inpres No 8 Tahun 2018.